PELAYANAN PUBLIK DI BANYUMAS : POSISI DAN PERAN BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI ERA OTONOMI DAERAH.

1 April 2009 at 4:44 pm

I. PENDAHULUAN

Di akhir Abad 20 dan dalam dekade-dekade awal Abad 21, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi, ancaman disintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukan bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok terendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-bangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri, perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan clean government, dan penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik mau pun bisnis. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun jika berbicara tentang pelayanan publik kita akan dihadapkan pada posisi dan peran birokrasi disana. Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikan dalam pemerintahan, karena sebagai salah satu pengelola keuangan Negara. Birokrasi pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta, dimana birokrasi swasta lebih berorientasi pada benefit profit ( perolehan keuntungan ) sedangkan birokrasi pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Apalagi di era otonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing-masing daerah untuk mengelola segala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat. UU No. 32 tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikelola dengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya. Pelayanan publik sampai saat ini masih banyak kekurangan, terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional dan independen, karena netralitas birokrasi kurang terjaga. Birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar, akibatnya politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini. Memang tidak mudah mereformasi birokrasi. Selama hampir tiga puluh tahun, birokrasi pada jaman Orde Baru menjadi birokrasi yang berpolitik ( bureaucratic polity ), menjadi alat, mesin dan perpanjangan tangan dari rezim politik yang berkuasa. Jika pada era Orde Baru birokrasi menjadi bagian perpanjangan tangan rezim politik yang berkuasa, maka pada era sekarang ini, birokrasi menjadi perpanjangan tangan elit politik yang berkuasa sesuai dengan tingkatan dan daerah masing-masing. Reformasi birokrasi memang salah satu cara untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik ( good governance ) apalagi di era otonomi daerah saat ini yang menuntut daerah untuk lebih cerdas dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Birokrasi yang benar sebagai kunci terselenggaranya good governance mau tidak mau harus diterapkan. Good governance mempunyai empat prinsip dasar antara lain; prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip tanggung jawab, prinsip pertanggung jawaban (Bismar Nasution, 2003). Prinsip-prinsip ini senantiasa harus ada jika ingin memberikan pelayanan publik yang prima kepada rakyat.

Reformasi birokrasi memang salah satu cara untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik ( good governance ) apalagi di era otonomi daerah saat ini yang menuntut daerah untuk lebih cerdas dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Birokrasi yang benar sebagai kunci terselenggaranya good governance mau tidak mau harus diterapkan. Good governance mempunyai empat prinsip dasar antara lain; prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip tanggung jawab, prinsip pertanggung jawaban (Bismar Nasution, 2003). Prinsip-prinsip ini senantiasa harus ada jika ingin memberikan pelayanan publik yang prima kepada rakyat.

II. PEMBAHASAN

Ciri birokrasi menurut Weber adalah, Pertama, berbagai aktivitas reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang didistribusikan dengan suatu cara yang baku sebagai kewajiban-kewajiban resmi. Kedua, organisasi kantor-kantor mengikuti prinsip hierarki, yaitu setiap kantor yang lebih rendah berada di bawah kontrol dan pengawasan kantor yang lebih tinggi. Ketiga, operasi-operasi birokratis diselenggarakan melalui suatu sistem kaidah-kaidah abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan kaidah-kaidah ini terhadap kasus-kasus spesifik. Keempat, pejabat yang ideal menjalankan kantornya berdasarkan impersonalitas formalistik tanpa kebancian atau kegairahan dan kerenanya tanpa antusiasme atau afeksi. Birokrasi pemerintahan seringkali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat, yaitu suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah pejabat. Di dalamnya terdapat yurisdiksi dimana setiap pejabat memiliki official duties. Mereka bekerja pada tatanan hierarki dengan kompetensinya masing-masing. Sementara Hegel berpendapat bahwa birokrasi adalah medium yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general.
Birokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Atau dalam definisi lain birokrasi adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Sebelumnya, saat menjabat Presiden, Megawati pernah mengungkapkan bahwa birokrasi di Indonesia adalah birokrasi keranjang sampah. Presiden juga menyatakan bahwa dirinya enggan menaikkan gaji PNS karena dinilai kurang produktif dengan indikasi pelayanan yang diberikannya dinilai lamban dan berbelit-belit. Birokrasi PNS sebagai birokrasi keranjang sampah bukan hanya isu belaka karena hampir 60% PNS bekerja serabutan dan tanpa punya keinginan dan motivasi kuat untuk bekerja secara professional. Penyelenggaraan pemerintahan di Banyumas harus berorientasi pada pelayanan kepada rakyat, jangan sampai aparatur yang menjadi bagian dari birokrasi ini minta dilayani (pangreh projo) oleh Negara, bukan malah melayani rakyat (pamong projo). Memang mindset birokrasi dulu yang menjadikan birokrasi sebagai lahan basah (korupsi) karena sebagai alat atau mesin perpanjangan rezim politik para penguasa yang ini sangat sulit untuk dihilangkan di tataran aparatur Negara. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini yang tidak bisa dirubah. Reformasi birokrasi mau tidak mau harus segera diimplementasikan di Banyumas karena ketika praktek-praktek kotor birokrasi ini tidak dirubah, maka akan timbul mental korup dari para birokrat yang tentu saja menyengsarakan rakyat dan merusak system tata negara kita.
Reformasi birokrasi harus senantiasa dilakukan oleh Pemerintah Banyumas jika ingin birokrasi menjadi sarana mempermudah pelayanan publik bagi rakyat bukan menjadi penghambat pelayanan publik, karena birokrasi merupakan institusi yang menggerakkan pembangunan, tanpa peran birokrasi, nampaknya pembangunan akan mengalami stagnasi dan mungkin kehilangan arah. Apalagi jika kita lihat dana yang dikeluarkan Banyumas dan hampir terjadi di berbagai daerah adalah tidak kurang 60% dari APBD dikeluarkan untuk urusan birokrasi ini. Ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dari birokrasi di Banyumas tidak baik. Hanya 40 % dana dari APBD yang bisa digunakan untuk pembangunan, perbaikan ekonomi, dan lain-lain. Di lapangan juga terlihat sangat jelas bahwa birokrasi di Banyumas belum baik itu ditunjukkan dari tingkat kepuasaan pelayanan kesehatan misalnya yang terjadi di daerah Gumelar yang masih kurang karena letak geografis yang jauh dari kota yang menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi kurang.
( http://dhekawe.multiply.com/journal/item/39/potensi_banyumas_-_by_gumelar).
Pelayanan kesehatan penting artinya bagi masyarakat banyumas, karena ketika pelayanan kesehatan ini baik, maka tidak ada lagi kasus-kasus gizi buruk balita, penderita kanker yang tidak terdeteksi dini di desa Grujugan, juga kasus-kasus lainnya (Kompas, 10 Maret 2006). Padahal PEMDA telah membuat semacam komisi untuk mengatasi masalah pelayanan kesehatan di Banyumas, namun tingkat efesiensinya kurang terbukti dari banyaknya kasus-kasus kesehatan yang terlambat ditangani, pertanyaannya sekarang berfungsikah komisi kesehatan tersebut dengan dana yang telah dikeluarkan. Belum lagi, terkait dengan pembuatan KTP dan surat-surat kependudukan lainya yang masih sangat tidak efektif. Beberapa kasus di Banyumas menunjukkan bahwa untuk memperoleh KTP dan surat-surat lainnya masyarakat harus mengeluarkan biaya, kalau pun gratis sesuai dengan peraturan Bupati Banyumas waktu jadinya lama, padahal aturannya tidak seperti itu. Memang tingginya biaya yang dibebankan untuk layanan publik baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, seperti waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati, atau service style yang tidak berperspektif pelanggan. Penyebab lainnya adalah rendahnya kompetensi birokrat yang disinyalir disebabkan oleh renggangnya kualitas rekrutmen dan rendahnya kualitas pembinaan kepegawaian serta dominannya kepentingan politis dalam kinerja birokrasi. Itu deskripsi dari wajah buruk birokrasi di Banyumas yang harusnya kita perbaiki dengan sarana-sarana yang ada agar Banyumas yang kita cintai bisa berbenah diri, apalagi telah terpilih Bupati baru yang semoga membawa angin segar bagi masyarakat Banyumas sendiri.
Berikut adalah lima catatan yang menjadi masalah mengapa pelayanan publik selama ini rendah. Pertama, rendahnya kualitas produk layanan. Tak dapat dipungkiri lagi kualitas produk layanan publik mendasar kualitas tak layak untuk digunakan oleh masyarakat. Kedua, rendahnya kualitas penyelenggaraan layanan. Jika dikaji, hal ini diakibatkan paradigma yang tidak memposisikan masyarakat sebagai tujuan sekaligus subyek dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat diperlakukan sebagai pihak yang tidak memiliki daya tawar. Ketiga, ketiadaaan akses bagi kelompok rentan, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Keempat, ketiadaan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa. Masyarakat tidak diposisikan sebagai subyek dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka keluhan masyarakat tidak dianggap penting. Kelima, ketiadaan ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan (Ellysa KH Darwis, 2006). Lalu selanjutnya ketika kita sudah mengetahui bahwa pelayanan publik di Indonesia atau pun di Banyumas lemah, ini karena posisi dan peran birokrasi tidak sesuai dengan apa yang menjadi keharusan. Di banyumas sendiri terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa posisi dan peran birokrasi itu tidak netral. Birokrasi dijadikan alat politik dalam PILKADA untuk menggalang massa demi terpilih menjadi Bupati dari golongan birokrat seperti yang terjadi dalam PILKADA Banyumas kemarin. Kekuatan politik tampaknya belum memiliki niat untuk melakukan percepatan terhadap reformasi posisi dan peran birokrasi. Penentuan-penentuan posisi eselon masih ditentukan oleh unsur kedekatan dan refresentasi yang tentu saja hal ini terkait dengan masalah politik. Ada juga yang memaknai posisi dan peran birokrasi sebagai regulasi yang dibuat untuk mencari keuntungan materiil semata yang ini berpengaruh pada mental para birokrat yang buruk. Di Banyumas juga berlaku hal yang sama bahwa peran birokrasi itu dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pungutan liar (korupsi). Mental-mental seperti inilah yang salah pada para birokrat kita.
Pola birokrasi yang cenderung sentralisitik, dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat harus ditinggalkan, dan diarahkan seiring dengan tuntutan masyarakat. Harus diciptakan birokrasi yang terbuka, professional dan akuntabel. birokrasi yang dapat memicu pemberdayaan masyarakat, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Birokrasi demikian dapat terwujud apabila terbentuk suatu sistem di mana terjadi mekanisme birokrasi yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Saat ini posisi, wewenang dan peranan birokrasi masih sangat kuat, baik dalam mobilisasi sumber daya pembangunan, perencanaan, maupun pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang masih terkesan sentralistik. Di samping itu, kepekaan birokrasi untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat mengenai perkembangan ekonomi, sosial dan politik sangat kurang sehingga kedudukan birokrasi yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat vertikal top down daripada horizontal partisipative. Birokrasi masih belum efisien, yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansi dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepada masyarakat masih ditangani pemerintah. Dengan makin besarnya peran yang dijalankan oleh masyarakat, maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh Negara adalah perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator guna tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha.
Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai consensus building, yaitu membangun pemufakatan antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Peran ini harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan dan fasilitator. Sebagai agen perubahan, birokrasi harus mengambil inisiatif dan memelopori suatu kebijakan atau tindakan. Sedangkan sebagai fasilitator, birokrasi harus dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan yang muncul dari masyarakat, sektor swasta maupun kepentingan negara. Selain itu, pemisahan peran yang melekat pada aparatur pemerintah menjadi suatu keharusan. Aparatur pemerintah adalah pelayan publik yang harus melayani masyarakat apapun latar belakangnya. Perbedaan ideologi maupun pilihan politik tidak boleh menghalangi perannya sebagai pelayan masyarakat. Dalam rangka optimalisasi peran birokrasi sebagaimana dikemukakan diatas, kebijaksanaan debirokratisasi, deregulasi, dan desentralisasi perlu dilanjutkan dan dikawal pelaksanaannya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus terus menerus ditingkatkan dan diusahakan. Wacana perlu adanya sebuah komisi yang mengawasi segala urusan terkait pelayanan public juga perlu agar peningkatan pelayanan public dalam terlaksana, tapi kita harus menganalisisnya secara mendalam dan teliti terlebih dahulu untuk itu. Tapi yang jelas dengan adanya Komisi Pelayanan Publik (KPP) jelas akan membantu perbaikan pelayanan publik di Banyumas yang masih lemah.
Di Banyumas telah terbukti bahwa politisasi birokrasi itu ada, tepatnya saat pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kemarin, para birokrat dengan gampangnya masuk dalam politik praktis menjadi tim sukses salah satu calon Bupati saat itu (Suara Merdeka edisi bulan Januari). Mestinya memang, birokrasi bebas dari campur tangan politik. Tidak menjadi perpanjangan tangan atau menjadi bagian dari atau memiliki hubungan-hubungan politik dengan kekuatan partai politik tertentu. Sebab salah satu fungsi penting dari birokrasi ini adalah melakukan pelayanan publik secara prima. Fungsi ini hanya mungkin dan bisa dilakukan apabila secara kelembagaan tidak memiliki interest-interest politik tertentu baik secara terbuka maupun diam-diam. Itu dilihat dari sisi politis, belum lagi kasus seperti pelayanan kesehatan di Banyumas yang belum menyentuh seluruh desa-desa yang ada, akibatnya kasus balita yang terkena gizi buruk, penderita kanker di desa grujugan , dan kasus-kasus kesehatan lainnya banyak terjadi (Kompas, 10 Maret 2006) . Parahnya lagi untuk menangani masalah kesehatan ini pemerintah daerah mengeluarkan dana yang tidak sedikit dari APBD, tepatnya tiga ratus juta pada tahun 2005 (Kompas, 10 Maret 2006). Fakta di lapangan terkait dengan pembuatan KTP dan surat-surat kependudukan yang lainnya yang masih berbelit-belit, komersial dan berpotensi terjadi korupsi juga tidak luput dari permasalahan pelayanan publik di Banyumas, padahal telah ada peraturan Bupati Banyumas yang pengatur standar pelayanan publik kelurahan (Lampiran I peraturan Bupati Banyumas No. 209 2005, tanggal 31 Desember 2005).
Melihat kenyataan di lapangan terkait pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah Banyumas yang belum baik, seharusnya menjadi motivasi PEMDA untuk berbenah diri, sebab Banyumas sebagai salah satu kabupaten yang cukup besar di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, sudah sepatutnya menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, karena sudah cukup lama kehidupan demokratis kita dan juga rakyat pun sudah mulai cerdas, bahwa mereka raja di negeri yang harus di layani dengan baik.
Jika posisi dan peran birokrasi yang terdapat di atas dapat dilaksanakan di Banyumas, maka implementasi good governance (kepemerintahan yang baik) di Banyumas akan terlaksana yang menjadi salah satu dari cita-cita para founding fathers Negara ini yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Era reformasi yang ditandai dengan otonomi daerah membuka peluang sebesar-besarnya untuk setiap daerah tak terkecuali Banyumas untuk menjual semua potensi daerahnya untuk kesejahteraan, kemajuan dan keadilan masyarakatnya. Sektor pelayanan publik mungkin salah satu sektor yang bisa di jual oleh Banyumas nantinya, karena di dalamnya ada sistem birokrasi yang mudah, akuntabel, adil, dan transparan yang ini adalah perwujudan dari good governance. Perwujudan good governance adalah hal yang harus dilakukan di Banyumas jika ingin maju dan berkembang, karena sudah banyak contoh daerah yang melaksanakan hal ini seperti ; Purbalingga, Sragen, dan lain-lain.
Adapun prinsip-prinsip good governance adalah prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip tanggung jawab, prinsip pertanggung jawaban yang ini menjadi landasan bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Di dalam prinsip keadilan, Peraturan berkenaan dengan pengelolaan atau pemerintahan harus menentukan jaminan yang cukup secara tegas dengan sanksi yang cukup, dimana pelaksanaan pemerintahan dikelola dengan adil. Di samping itu, tata pemerintahan itu harus menentukan secara cukup antisipasi terhadap kemungkinan praktik pemerintahan yang dapat merugikan. Selanjutnya peraturan tersebut harus menentukan secara cukup bahwa setiap kebijakan publiknya harus dapat dilaksanakan secara efektif. Formulasi prinsip keadilan tersebut, juga harus melakukan pendekatan pada prinsip pengawasan, dimana kepemimpinanya mempunyai peran yang cukup untuk mengawasi pemerintahan. Alasan dilakukan pengawasan itu berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistim pemerintahan diupayakan, oleh karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat krusial dalam pemerintahan. Alasan lainnya, tanpa pengawasan akan berpotensi membuat kekuasaan tidak terkontrol, akibatnya akan membuat kekuasaan menjadi korup.
Oleh karena itu, perlu menciptakan struktur-struktur yang mengarahkan seluruh aparatur pemerintahan ke pola pekerjaan yang diharapkan masyarakat. Selanjutnya, perlu juga diadakan mekanisme-mekanisme kontrol terhadap setiap pelaksanaan kekuasaan. Yang kedua prinsip transparansi dalam pemerintahan berkaitan dengan prinsip keadilan sebagaimana diuraikan di muka. Oleh karena jalannya prinsip keadilan harus didukung oleh transparansi keadaan pemerintahan. Oleh karena prinsip transparansi tersebut dapat berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang efisien. Barry A.K. Rider mengatakan, ā€œsun light is the best disinfectant and electric light the best policeman.ā€ Yang ketiga prinsip tanggung jawab yang mengandung peraturan itu juga harus menentukan antisipasi persoalan antara pemerintah dan stakeholders yang muncul karena adanya perbedaan pendapat kepentingan antara Pemerintah dan stakeholders. Di samping itu, ditentukan secara cukup dan jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing jajaran birokrat dalam pengelolaan atau pemerintahan. Prinsip tanggung jawab dan transparansi termasuk pula publikasi yang akurat dan arti tanggung jawab terhadap seseorang adalah kunci dari sebuah keputusan. Yang terakhir adalah prinsip pertanggung jawaban dimana peraturan perundang-undangan harus membuat ketentuan secara cukup, agar pengelola atau pemerintahan selalu patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi-kondisi sistematis yang menghukum kelakukan yang menyeleweng dari etos kerja yang diharapkan dan menganjari kelakukan yang sesuai. Itulah tadi bahwa pelayanan publik, birokrasi dan perwujudan good governance adalah hal yang saling terkait satu sama lain apalagi di era otonomi daerah saat ini.

III. PENUTUP

Banyumas sebagai salah satu kabupaten di kawasan selatan Jawa Tengah harus berbenah diri menghadapi tantangan global di era saat ini, dimana persaingan bebas dan terbuka dengan menjadi hal yang penting untuk di antisipasi secara serius. Dengan berbagai kekurangan terkait sektor pelayanan publik seperti; pelayanan kesehatan yang lemah, pelayanan surat-surat kependudukan yang berbelit-belit dan komersil, pelayanan investasi yang kurang, dan juga kepentingan politis yang masih dominan harusnya menjadi motivasi untuk Banyumas berubah menjadi lebih baik. Posisi dan peran birokrasi harus dipahami secara benar jika ingin terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) yang jelas ini akan meningkatkan pelayanan-pelayanan publik di Banyumas. Solusi-solusi terkait posisi dan peran birokrasi antara lain; harus diciptakan birokrasi yang terbuka, professional dan akuntabel. birokrasi yang dapat memicu pemberdayaan masyarakat, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Kemudian efisiensi birokrasi juga perlu dilaksanakan, lalu pemisahan peran yang melekat pada aparatur pemerintah menjadi suatu keharusan, peran birokrasi sebagai agen pembaharu dan fasilitator, peran birokrasi sebagai consensus building, yang terakhir perlu adanya Komisi Pelayanan Publik yang mengawasi aktivitas pelayanan publik di Banyumas. Pelayanan publik yang prima di segala bidang merupakan hal yang patut mendapatkan skala prioritas untuk menciptakan kepuasaan, kebaikan, dan kemudahan bagi masyarakat Banyumas yang cablaka ini.
Akhirya tidak ada orang yang sempurna di dunia ini dan hanya Alloh yang Mahasempurna, sehingga jika banyak kekurangan dalam tulisan ini, saya mohon saran dan kririk yang membangun dari pembaca. Semoga bermanfaat.

REFERENSI
http://www.suaramerdeka.co.id
http://www.koransindo.co.id

http://rsc.brawijaya.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=29

http://budiutomo79.wordpress.com/2007/11/26/reformasi-birokrasi-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-pelayanan-publik/

http://ellyasa.blogspot.com/2008/03/masih-menjadi-subordinasi.html

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

PEMIMPIN DAN KAMMI pendidikan di Banyumas


April 2009
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Blog Stats

  • 51,212 Yang Liat

TAUJIH HARI INI

"Sebaik baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya"

Gambar saya

KAMMI

Arsip Tulisan Saya


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: